Artikel Hukum Bulan Ini


Kepastian Hukum Mutlak Bagi Pembangunan Ekonomi :
BADAN HUKUM, BUMN, DAN PERLUNYA AMENDEMEN
UU KEUANGAN NEGARA, UU BUMN DAN UU ANTI KORUPSI

Erman Rajagukguk

 

Kepastian hukum mutlak perlu bagi pembangunan ekonomi. Tanpa adanya kepastian hukum pelaku-pelaku ekonomi khawatir akan keselamatan diri mereka, antara lain karena tindakan perdata dapat dijadikan pidana karena aturan hukum tidak konsisten. Komisaris dan Direksi BUMN adakalanya ragu-ragu mengambil tindakan korporasi sehingga BUMN tidak selincah perusahaan swasta. Hal ini tidak perlu terjadi bila aturan hukum mengandung kepastian. Kepastian hukum akan memperlancar pemberantasan korupsi, karena korupsi itu bukan mengenai keuangan negara saja tetapi keuangan siapa saja.
Paragraph-paragraph berikut ini akan menguraikan ketidakpastian hukum tersebut dan langkah-langkah yang perlu untuk mengatasinya.

1. Badan Hukum
Subjek hukum yaitu yang mempunyai hak dan kewajiban adalah manusia (natuurlijk persoon). Disamping itu, Badan Hukum adalah subjek hukum pula, yaitu badan yang disamakan dengan manusia (rechtspersoon, legal personality). Badan Hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai harta kekayaan sendiri. Misalnya, saya sebagai guru besar pegawai negeri mendapat gaji tiap bulan dari APBN. Pencopet di Pasar Senen mencopet uang saya tersebut. Artinya, pencopet mencopet uang pribadi saya, bukan mencopet uang negara. Begitu juga Badan Hukum sebagai subjek hukum, mempunyai harta yang kekayaan yang terpisah dari pendiri Badan Hukum itu, terpisah dari harta



Selengkapnya >>


 


PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK : TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM, KOMISARIS, DAN DIREKSI

Erman Rajagukguk


 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telah menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Sebelum tahun 1995, pengaturan Perseroan Terbatas dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang berasal dari Negeri Belanda dan diperlakukan di Indonesia mulai tahun 1848.

Paragraph-paragraph berikut ini akan menguraikan tanggung jawab Pemegang Saham dan Direktur menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru. Putusan-putusan Pengadilan pada masa lalu akan melengkapi pula uraian berikut ini karena masih relevan, sebab bunyi ketentuannya tidak berubah sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Beberapa ketentuan mengenai tanggung jawab Pemegang Saham dan Komisaris dalam Undang-Undang yang baru sama pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Walaupun Indonesia digolongkan dalam negeri dengan sistem hukum “Civil Law” yang tidak menganut “Stare Decisis Doctrine” seperti “Common Law”, yaitu hakim yang belakangan wajib mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu dalam perkara yang faktanya sama; terlihat dari uraian berikut ini perlunya konsistensi putusan hakim di Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum.

Putusan-putusan Pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung menjadi penting untuk menjelaskan maksud Undang-Undang dan konsistensi penerapan hukum perusahaan di Indonesia. Mahkamah Agung dengan putusan-putusannya dapat berfungsi sebagai lembaga yang menciptakan unifikasi, menjalankan reformasi, dan melaksanakan pengawasan terhadap Pengadilan di bawahnya.


Selengkapnya >>

 

 


RESIKO HUKUM DAN RESIKO REPUTASI SEHUBUNGAN DENGAN SEMAKIN MARAKNYA FINANCIAL CRIME

Erman Rajagukguk


 

Runtuhnya Bank Century dimana pemilik Bank bisa mengalihkan uang nasabah keluar negeri dan tertipunya nasabah Bank Century dengan penjualan Discretional Fund Antaboga, membuka mata masyarakat tentang sudah seriusnya “Finacial Crime” (kejahatan di bidang keuangan) di Indonesia. Kejahatan ini tidak saja berakibat merugikan sekelompok individual Nasabah Bank Century, tetapi dapat meruntuhkan kepercayaan kepada bank-bank lainnya, yang selanjutnya bisa mengacaubalaukan perekonomian secara keseluruhan. Kejahatan lainnya yang sudah terjadi berkenaan dengan mengambil uang nasabah melalui ATM bank yang bersangkutan, pemalsuan kartu kredit, undian bohong, dan hipnotisme.

Financial Crime atau kejahatan di bidang keuangan telah berkembang dari bentuknya yang paling sederhana, bermula dari kejahatan narkotic kemudian berlanjut kepada pencucian uang (money laundring). Sekarang ini berkembang menjadi cyber crime, intelectual property crime, corporate crime, sampai pengumpulan dana untuk tujuan teror. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah menjadikan “financial Crime” menjadi kejahatan transnasional, yang tidak mengenal waktu dan batas-batas negara. Negara-negara tidak bisa lain harus bekerja sama, karena “Financial Crime” ini tidak dalam lingkup domestik saja, tetapi seperti dikatakan tadi, telah melewati batas-batas negara.


Selengkapnya >>

 

 


LPS BADAN HUKUM, DANA LPS BUKAN UANG NEGARA

Erman Rajagukguk


 

Wakil Presiden Boediono yang dulunya menjabat Menteri Keuangan zaman Pemerintahan Megawati dan Gubernur Bank Indonesia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, atas pertanyaan anggota Pansus DPR mengenai Bank Century, mengatakan : “modal LPS berasal dari uang Pemerintah sebesar Rp. 4 triliun ditambah premi dari Bank, soal uang LPS uang negara atau tidak saya serahkan ke ahli hukum”.

Sementara itu, sebelumnya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengatakan “uang negara tidak digunakan, uang negara di LPS Rp. 4 triliun masih ada, banknya juga masih ada”.

Dalam pada itu Yusuf Kalla, Wakil Presiden Pemerintahan yang lalu, atas pertanyaan anggota Panitia Pansus Bank Century berpendapat LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Modal awal dari uang negara dan diaudit oleh BPK. Jadi, dana LPS; ya, uang negara.

Pendapat yang mengatakan dana LPS itu adalah Keuangan Negara, antara lain, karena Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan :

 

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

i.      kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.


Selengkapnya >>

 

 


KONSEP DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Erman Rajagukguk


 

Diskusi yang pertama tentang apakah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Saat itulah istilah tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility lahir. Merrick Dodd menyatakan, bahwa perusahaan-perusahaan besar mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat karena perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang besar.  Sebaliknya Adolf Berle menyatakan, bahwa perusahaan itu adalah milik para pemegang sahamnya dan oleh karena itu harus mengikuti kebutuhan-kebutuhan mereka saja. Posisi yang dominan pada waktu itu menolak corporate social resposibility tercermin dalam undang-undang perusahaan di Amerika Serikat : kepentingan utama para pemegang saham. Setiap keputusan perusahaan ada di tangan para pemegang saham.

Para akademisi Amerika pada waktu itu percaya bahwa kepentingan-kepentingan lain tidak menjadi perhitungan. Keutamaan shareholder ditentang oleh pandangan yang menganut stakeholder theory. Teori pemangku kepentingan tersebut mendorong ide bahwa perusahaan juga harus memperhitungkan kepentingan-kepentingan dari stakeholder lainnya disamping pemegang saham. Konsep ini berkembang di Jepang sebagaimana juga disebagian besar negara-negara Eropa.


Selengkapnya >>

 

 


ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DAN INPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Erman Rajagukguk


 

Perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Asean dan China mulai berlaku tanggal 1 Janauri 2010. Perjanjian tersebut sebenarnya telah ditandatangani pada tahun 2002. Pemerintah tampaknya tidak akan mengundur berlakunya atau pelaksanaan perjanjian ACFTA tersebut. Indonesia sebagai penandatangan akan tetap komit terhadap perjanjian, tidak ada penundaan, kata Wakil Menteri Perdagangan.

Pemerintah Indonesia akan meminta pengertian China untuk memberikan pengecualian terhadap industri tertentu. Sehubungan dengan rencana perdagangan bebas tersebut ada sekitar 303 produk industri Indonesia yang akan meminta perlindungan dari pemerintah, termasuk produk baja dan tekstil. Disamping itu penerimaan Pemerintah R.I diperkirakan mungkin akan turun sampai Rp. 15 triliun pada tahun 2010. Sebabnya adalah penurunan tarif bea masuk untuk barang-barang yang diperdagangkan menjadi 0%.


Selengkapnya >>

 

 


ASPEK HUKUM BAILOUT BANK CENTURY

Erman Rajagukguk


 

A. Pengantar

Pemeriksaan Pansus DPR mengenai penyelamatan Bank Century akan memasuki tahap akhir. Dari perjalanan Pansus DPR tersebut dan komentar-komentar serta berita-berita di mass media paling tidak ada delapan aspek hukum dalam bailout Bank Century. Berlakunya Perppu, keberadaan Komite Koordinasi, perubahan Peraturan Bank Indonesia tentang CAR, pencairan dana talangan Fasiltas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) dari Bank Indonesia, bisakah kebijakan Pemerintah diadili, apakah dana LPS Keuangan Negara, bolehkah nasabah memecah rekening depositonya, dan kemungkinan impeachment Presiden mengenai kebijaksanaan pada pemerintahan yang lalu.

Dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas berlakunya Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK, keberadaan Komite Koordinasi (KK) dan dana LPS yang saya anggap bukan Keuangan Negara. 


Selengkapnya >>

 

 


PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH INDIVIDU DAN PENGUASA SERTA KEBIJAKSANAAN PENGUASA YANG TIDAK DAPAT DIGUGAT

Erman Rajagukguk


 

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Molegraaff menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

a.    Hak Subyektif orang lain.

b.    Kewajiban hukum pelaku.

c.    Kaedah kesusilaan.

d.    Kepatutan dalam masyarakat.

Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan baik oleh individu maupun penguasa. Namun kebijaksanaan yang diambil penguasa untuk kepentingan umum tidak dapat digugat. Paragraph-paragraph berikut ini akan menguraikan hal tersebut dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia. Kitab Undang-Undang adalah law in book, putusan pengadilan adalah law in action.


Selengkapnya >>

 

 


KEPUTUSAN KSSK MENYELAMATKAN BANK CENTURY YANG GAGAL DAN BERDAMPAK SISTEMIK 21 NOPEMBER 2008 ADALAH SAH*

Erman Rajagukguk


 

A. Pengantar

Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelamatkan Bank Century yang Gagal dan Berdampak Sistemik 21 Nopember 2008 adalah sah karena Perpu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan masih berlaku paling tidak sampai tanggal 18 Desember 2008. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa keputusan KSSK tangal 21 Nopember 2008 tersebut adalah illegal (melanggar hukum) karena Perpu No. 4 Tahun 2008 telah ditolak DPR dan Komite Koordinasi (KK) belum dibentuk berdasarkan undang-undang, adalah tidak benar.


Selengkapnya >>

 

 


LPS BADAN HUKUM, UANG LPS BUKAN KEUANGAN NEGARA

Erman Rajagukguk


 

A. Pengantar

Subjek hukum yaitu yang mempunyai hak dan kewajiban adalah manusia (natuurlijk persoon). Disamping itu Badan Hukum adalah subjek hukum pula, yaitu badan yang disamakan dengan manusia (rechtspersoon, legal personality). Badan Hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, yaitu dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Harta yang kekayaan yang terpisah dari pendiri Badan Hukum itu, terpisah dari harta kekayaan pemilik, pengawas dan pengurusnya


Selengkapnya >>

 

 


OVER POPULATION IN JAVA ISLAND: THE STUDIES OF HOMESTEAD RIGHTS AND SMALL PLOT LAND OF THE NAGA AND THE BADUY TRIBES IN WESTERN JAVA

Erman Rajagukguk and Kurnia Toha


 

I. Introduction

Indonesia is the fourth biggest country in the world from the aspect of population, after India, China, and the United States of America. The population of Indonesia at present is 218,868,791 people. The Java Island can be classified as densely populated island in the world. The population in Java Island reaches 128,470,536 people or 58.8% of the Indonesian population.

The West Java and Banten provinces population is 47,994,256 people. Most of the farmers in this two provinces own little lands or at the average posses ¼ hectare. Their houses are located in the villages adjacent to garden plot, dry land plantation or rice-field.

The following is the result of brief research in two villages, the first is located in West Java Province and the second in the Banten Province. Both provinces are located side by side in the western part of Java island. Their inhabitants are still attached to traditional cultivation method, devoted to maintain the environment of their dwellings, and live in simple traditional houses made from wood, bamboo with ijuk (black sugar palm fibre) or rumbia leaf (coconut tree leafs) roof. The houses do not have electricity and they still cook using firewood collected from their vicinity. The house does not have its own bathroom and toilet, but they use public bathroom and toilet jointly.

Although both villages do not ever suffer famine, because the crop of their garden and rice field is sufficient for their consumption all year long, however, if we refer to the World Bank standards, their income is more or less one US dollar per day. They live below the poverty line.


Selengkapnya >>

 

 


PLURALISME HUKUM WARIS : STUDI KASUS HAK WANITA DI PULAU LOMBOK, NUSA TENGGARA BARAT

Erman Rajagukguk


1. PENGANTAR           

Suku Sasak adalah penduduk asli pulau Lombok, sebuah pulau terletak disebelah Timur Bali. Berlainan dengan suku Bali yang beragama Hindu, suku Sasak beragama Islam, jumlahnya sekarang sekitar 2.878.917 jiwa Islam mulai datang ke pulau Lombok pada abad ke 16, sesudah runtuhnya kerajaan Majapahit. Agama Islam ini dibawa pengikut para wali dari pulau Jawa dengan bahasa pengantar Jawa Kuno. Sekarang Lombok terkenal dengan nama "pulau seribu mesjid", karena banyak mesjid, tempat suci untuk bersembahyang bagi pemeluk agama Islam. Jumlah mesjid sekarang ini diseluruh pulau Lombok sebanyak 3975 bangunan. Namun dalam hal mewaris bagi wanita, masyarakat Sasak tunduk pada tiga sistem hukum : Hukum Adat, Hukum Islam yang bersumber kepada Quran dan Hadist, serta hukum negara yang bersumber pada putusan hakim Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.


Selengkapnya >>

 

 


THE ROLE OF LAW IN INDONESIAN ECONOMIC DEVELOPMENT: SURVIVAL UNDER TWO GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Erman Rajagukguk


INTRODUCTION           

During the last ten years, the world, including Asia, have suffered two times from economic crisis in 1998 and 2008. For Indonesia the 1998 economic crisis has caused some banks collapse and liquidated, unemployment increases, people’s purchasing power weaken, stock-exchange index deteriorates, Rupiah exchange rate formerly Rp 2,500 per one US Dollar, within only one month became Rp 15,000. Many corporations suffered from bad debts that they could not pay their debts. The second global economic crisis began to occur in 2008. The crisis hit Indonesian export commodities to America and European countries, mainly in the businesses of garment, footwear, and shoes. They caused unemployment increase in Indonesia into around 14,000,000 people. The stock exchange market once crashed so that many corporations suffered loss suddenly.


Selengkapnya >>

 

| Home |

Copyright ©Erman Rajagukguk 2009 | www.ermanhukum.com